KLAUSANEWS, Bontang – Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ( BKKBN ) Hasto Wardoyo mendorong para Penyuluh Keluarga Berencana (KB) peduli terhadap kesehatan jiwa. Dia mengungkapkan, penderita mental emotional disorder di Indonesia terus meningkat signifikan. Hal tersebut disampaikan Hasto dalam kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelola Program Bangga Kencana bersama Mitra Kerja dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting tingkat Provinsi Sulawesi Barat yang digelar di Hotel Claro, Makassar, Sulawesi Selatan pada Senin (18/12/2023).
“Tantangan kita saat ini, di balik stunting yang turun ternyata mental emotional disorder meningkat. Oleh karena itu PR (pekerjaan rumah) kita dalam membangun keluarga berkualitas, menurunkan stunting, juga meningkatkan kesehatan jiwa. Jiwanya sehat, raganya juga sehat,” kata Hasto.
Karena itu Hasto mendorong para Penyuluh KB untuk peduli terhadap kesehatan jiwa dan menyuluh kesehatan jiwa itu kepada keluarga-keluarga sebagai bagian dari membangun kualitas sumber daya manusia (SDM). Hasto menyebutkan mental emotional disorder mengalami peningkatan.
Tahun 2013, sebut dr. Hasto, mental emotional disorder baru 6%. Tetapi di 2018 sudah 9,8%, sehingga banyak sekali anak-anak yang mentalnya tidak bagus. Hasto menyatakan perlu perhatian khusus terhadap penanganan mental emotional disorder. Badan Kesehatan Dunia atau WHO menyebutkan, mental emotional disorder atau gangguan emosi mental adalah gangguan keseimbangan pribadi secara klinis, gangguan pengaturan emosi dan perilaku. Hal tersebut biasanya dikaitkan dengan adanya tekanan kepribadian. WHO juga menyatakan pada 2019, satu dari delapan orang atau 970 juta orang di seluruh dunia mengalami mental disorder.
Sementara itu Ketua Umum DPP IPeKB Indonesia Anita Latifah menyoroti sinergi dan kolaborasi dari hulu ke hilir yang harapannya jadi satu pintu untuk menyelesaikan masalah dalam penurunan stunting.
“Saya merasa bangga, penyuluh KB sebagai SDM yang tidak lelah bekerja. IPeKB sebagai satu-satunya organisasi bagi para Penyuluh KB, diberi amanah agar roda organisasi berjalan dengan baik dan memberikan manfaat besar pada anggota. Saya ingin mengajak semua Penyuluh KB, mari kita perkuat IPeKB Indonesia, kita dapat meningkatkan kompetensi dan capaian lebih optimal. Jumlah 345 orang PKB yang tersebar di 6 DPC diharapkan menjadi Agent of Change di masyarakat,” ungkap Anita.
Penyuluh KB/PLKB dan Tim Pendamping Keluarga (TPK) sebagai titik sentral pelayanan edukasi dan pendampingan keluarga berisiko stunting diharapkan memiliki kapasitas dan kompetensi yang memadai dalam memahami stunting secara komprehensif, terutama dalam edukasi dan pendampingan catin, ibu hamil, ibu pasca persalinan, dan baduta serta balita. Masih dalam rangkaian acara yang sama, penyerahan penghargaan atas pelaksanaan program percepatan penurunan stunting tahun 2023 kepada TPPS Kab. Pasangkayu, TPPS Kab. Mamuju, TPPS Kab. Mamasa, TPPS Kab. Majene, TPPS Kab. Mamuju Tengah, dan TPPS Kab. Polewali Mandar.
Sebagai apresiasi, juga diberikan penghargaan dengan berbagai kategori untuk para Penyuluh KB terbaik. Turut hadir Direktur Lini Lapangan I Made Yudistira Dwipayama, Ketua TPPS Kab. Pasangkayu Herny Agus, Kepala Perwakilan BKKBN Maluku Utara Nuryamin, Mewakili Kepala Perwakilan BKKBN Sulsel Ihsan, Juang Kencana Sulsel Abdullah Kemma, serta Juang Kencana Sulbar Rostiawaty Arhus. Adapun peserta yang hadir dalam kegiatan ini sekira 350 orang yang terdiri dari jajaran Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Barat, PKB/PLKB (PNS dan PPPK) sebanyak 250 orang, DPPKB Se-Sulbar dari 6 kabupaten, para pengurus IPeKB Sulbar, Satgas PPS sebanyak 10 orang, TPK sebanyak 21 orang, dan mitra kerja. (SINDONEWS)
Editor : Redaksi
