KLAUSAMEDIA, Kutim – Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, mengajak seluruh lapisan masyarakat, khususnya orpang tua dan Ketua RT, untuk proaktif melaporkan kondisi pendidikan anak-anak di lingkungan mereka. Seruan ini disampaikan Bupati Ardiansyah saat meluncurkan program Rencana Aksi Daerah (RAD) Strategi Anti Anak Tidak Sekolah (Sitisek).
“Ketua RT adalah garda terdepan yang paling memahami kondisi riil warganya. Mohon DPMD maksimalkan Ketua RT, karena yang paling paham itu Ketua RT,” tegas Ardiansyah.
Bupati menekankan bahwa tidak ada lagi alasan ekonomi untuk membiarkan, karena Pemkab Kutim telah menyediakan berbagai jalur pendidikan gratis, baik formal maupun non-formal.
Bagi anak-anak yang terkendala masuk sekolah reguler, Bupati mendorong pemanfaatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) atau sekolah non-formal (Paket A, B, C) melalui program “Cap Jempol” yang sudah berjalan.
“Segera lakukan. Tidak ada alasan bagi warga untuk anaknya tidak sekolah. Yang putus sekolah pun bisa melalui pendidikan luar sekolah. Itu gratis,” imbaunya.
Dengan kerja sama masyarakat, Bupati berharap bahwa masalah anak tidak sekolah dapat diatasi secara efektif dan efisien.
Tak hanya soal anak tidak sekolah, tapi kasus stunting dan kemiskinan bisa langsung di data RT.
Oleh karena itu, ia meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) untuk mengoptimalkan peran RT dalam menyisir anak-anak yang putus sekolah.
“Mohon DPMD maksimalkan Ketua RT, karena yang paling paham itu Ketua RT. Paham tidak Ketua RT ada warganya yang tidak sekolah? Ada warganya yang miskin atau stunting? Ketua RT harus tahu,” tegas Ardiansyah dalam pidatonya.
“Jangan hanya melihat data, tapi kita harus melakukan aksi. Segera temukan by name by address. Saya tidak ingin lagi berandai-andai. Jika ada keluarga yang tidak mampu dan anaknya tidak sekolah, tolong beri tahu saya,” ujar Bupati. (ADV)
