KLAUSAMEDIA – Presiden RI Prabowo Subianto meminta penggunaan telur ayam dalam menu program Makan Bergizi Gratis atau MBG untuk sementara dikurangi dan diganti dengan daging sapi atau telur puyuh. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/11/2025), mengatakan bahwa arahan Presiden Prabowo itu untuk menjaga stabilitas harga pangan menjelang Natal dan tahun baru (Nataru) saat permintaan telur di masyarakat biasanya meningkat.
“Tadi Pak Presiden pesan, ‘wah, ya nanti kalau misalnya ini kan mau Nataru nih, kemudian Lebaran. Nanti, mungkin telur untuk anak-anak kita kurangi, tapi diganti daging sapi, diganti telur puyuh’,” kata Nanik meniru pernyataan Presiden Prabowo seusai pertemuan
Selain mengatur substitusi bahan pangan, BGN juga mempercepat koordinasi lintas kementerian/lembaga untuk kemandirian bahan baku MBG setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Nanik mengatakan TNI Angkatan Darat akan menggerakkan Kodim untuk menanam sayur dan beternak ayam. Kementerian Koperasi menyiapkan pembiayaan awal hingga Rp300 miliar untuk koperasi yang menanam buah, sayur, dan mengembangkan peternakan.
BGN juga bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk menggerakkan bupati/wali kota di seluruh Indonesia agar memanfaatkan lahan kosong di tingkat RT/RW bagi produksi pangan. Untuk memudahkan pasokan ke Sistem Penyediaan Pangan Gizi (SPPG), kelompok tani yang belum memiliki koperasi didorong membentuk usaha dagang bersama agar dapat terhubung ke rantai penyediaan MBG.
Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso memastikan program MBG tidak mempengaruhi pada lonjakan harga kebutuhan pokok di pasar. “Ini masih relatif bagus harganya. Kami sudah meminta, misalnya kepada peternak telur, untuk mengantisipasi permintaan yang semakin banyak terutama dari program MBG,” kata Budi saat meninjau stok bahan pangan, di Pasar Cihapit, Bandung, Jawa Barat, Kamis.
Budi menjelaskan peningkatan permintaan seharusnya berbanding lurus dengan kenaikan produksi, sehingga harga tetap terkendali. “Bagus sebenarnya, kalau permintaan naik maka produksi juga kita naikkan. Semakin bagus kalau permintaan makin banyak, sehingga produksi pun meningkat,” ujarnya pula.
Ia menyampaikan bahwa lonjakan harga bahan pokok di berbagai daerah disebabkan oleh faktor cuaca pada musim hujan, sehingga banyak para petani mengalami gagal panen.
“Memang biasanya kalau bulan Desember dan awal tahun harga suka naik karena hujan. Nanti kita antisipasi karena kemarin kami sudah bertemu dengan asosiasi petani untuk mengantisipasi hal tersebut,” katanya lagi.
Dalam peninjauan di Pasar Cihapit Bandung, Mendag menyebut harga sejumlah komoditas penting tercatat masih cukup stabil menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Beras SPHP berada di angka Rp62.600 per 5 kilogram, daging sapi di kisaran Rp130.000-Rp140.000 per kilogram, dan telur dijual Rp29.000 per kilogram.
Lebih lanjut, Budi mengatakan bahwa harga cabai merah di sejumlah daerah relatif stabil di kisaran Rp49.000 per kilogram. Namun, berdasarkan pemantauan di Pasar Cihapit, komoditas tersebut justru mengalami kenaikan dengan harga berkisar antara Rp57.000 hingga Rp80.000 per kilogram.
“Tapi di daerah lain harga cabai normal. Meskipun di daerah tertentu ada yang naik. Nanti kami koordinasikan dengan Wali Kota, juga dengan asosiasi dan pemasok agar harga stabil terutama menjelang Natal dan tahun baru,” katanya lagi.
Ekonom Institute For Development of Economics and Finance (INDEF) Didin S Damanhuri menilai program MBG dapat mendorong pemerataan ekonomi dengan aktif melibatkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). “Pelaksanaan MBG harus sebisa mungkin melibatkan para pelaku UMKM, sebanyak-banyaknya pelaku UMKM. Itu prinsip keadilannya,” kata Didin dalam keterangannya yang diterima, di Yogyakarta, Kamis.
Didin menilai, visi Presiden Prabowo Subianto yang mendorong pemerataan ekonomi dinilai sudah tepat. Sebab, ketimpangan pendapatan penduduk di Indonesia tergolong masih tinggi. Menurutnya, dibutuhkan upaya khusus untuk memeratakan kesejahteraan, dengan salah program yang dapat menciptakan pemerataan adalah MBG.
Lebih lanjut, program MBG yang melibatkan sebanyak mungkin pelaku UMKM dapat memberikan dampak ekonomi yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat luas. Ia pun menyoroti Astacita Pemerintahan Prabowo, terutama poin keenam yang mencita-citakan pemerataan ekonomi.
Agar program MBG ini sejalan dengan poin keenam Astacita, Didin berpendapat bahwa Prabowo perlu membuat arahan yang lebih jelas dan terperinci.
“Cita-cita Presiden Prabowo ingin pertumbuhan lewat pemerataan, maka orientasi pembangunan inklusif harus dirinci. Misalnya, untuk MBG, cita-cita menurunkan stunting harus ada persiapan dan melibatkan sebanyak-banyaknya UMKM,” ujar dia pula.
Sumber: Republika.co.id | Editor: Redaksi
