KLAUSAMEDIA, Kutim – Kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan tahun ini membawa dampak signifikan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kutai Timur. Pemangkasan anggaran pengadaan blangko administrasi kependudukan, termasuk blangko KTP, membuat sejumlah program pelayanan jemput bola berjalan kurang maksimal.
Kepala Disdukcapil Kutai Timur, Jumeah, menjelaskan bahwa pemangkasan anggaran mengharuskan penyesuaian besar dalam penyediaan blangko dan operasional lapangan.
“Efisiensi anggaran ini membuat kebutuhan blangko tidak bisa terpenuhi sepenuhnya. Idealnya, seluruh blangko tersedia lengkap, namun karena anggaran ditekan setengahnya, kami harus membagi untuk kebutuhan lain juga,” ujar Jumeah.
Jumeah menegaskan bahwa dampak efisiensi pada pelayanan tahun 2025 mungkin belum terlalu terasa, namun situasi diperkirakan lebih berat pada 2026 jika pemangkasan tetap berlanjut.
“Pengaruh ke pelayanan belum terlihat saat ini. Tapi untuk tahun 2026, situasinya bisa sangat berat. Tahun depan ini yang parah. Kalau anggaran turun drastis, inovasi pelayanan berpotensi terhambat,” katanya.
Dengan demikian, Disdukcapil Kutai Timur dihadapkan pada tantangan besar untuk tetap menjalankan program-program pelayanan yang telah direncanakan, sambil beradaptasi dengan keterbatasan anggaran yang ada.
Situasi ini tentu menjadi perhatian serius bagi masyarakat Kutai Timur yang membutuhkan pelayanan administrasi kependudukan yang cepat dan efisien. (ADV)
